TKA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Pancasila mengukur kemampuan murid dalam menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai warga negara yang cerdas, demokratis, dan bertanggung jawab.
Muatan disusun berdasarkan elemen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Kurikulum 2013 dengan Pendidikan Pancasila pada Kurikulum Merdeka, terdiri dari 4 elemen berikut.
| Elemen | Cakupan / Sub-elemen |
|---|---|
| Pancasila | Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, identitas nasional, hak asasi manusia dan demokrasi Pancasila; makna sila-sila Pancasila, sejarah perumusan Pancasila, serta permasalahan dan solusi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. |
| Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Penegakan hukum, perlindungan HAM, ketentuan UUD NRI Tahun 1945, demokrasi, hubungan pemerintah pusat dan daerah, kewenangan lembaga negara, hak dan kewajiban warga negara. |
| Bhinneka Tunggal Ika | Integrasi nasional, mengelola kebinekaan sebagai modal sosial, harmoni dalam keberagaman, implementasi prinsip gotong royong, dan ancaman terhadap kebinekaan. |
| Negara Kesatuan Republik Indonesia | Perilaku warga negara yang baik, bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, pengaruh kemajuan IPTEKS terhadap NKRI, Wawasan Nusantara, demokrasi Indonesia, sistem pertahanan, dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. |
Kemampuan Pendidikan Pancasila diukur pada tiga level kognitif, masing-masing diterapkan pada keempat elemen di atas:
Menjelaskan konsep Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menerapkan konsep Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kehidupan sehari-hari.
Menganalisis dan menyelesaikan permasalahan terkait Pancasila, UUD Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5 contoh soal resmi berikut dikutip dari Lampiran IV Peraturan Kepala BSKAP Kemendikdasmen No. 045/H/AN/2025 tentang Kerangka Asesmen TKA.
Pada awal kemerdekaan Indonesia, terdapat perdebatan tajam tentang dasar negara karena perbedaan keinginan antara negara berdasarkan agama tertentu, paham sekuler, dan sosialisme. Namun pada akhirnya, Pancasila dipilih sebagai dasar dan ideologi negara. Alasan utama Pancasila diterima sebagai ideologi negara dalam situasi keberagaman ideologis tersebut karena Pancasila…
Pada suatu masyarakat adat di suatu desa terpencil, terjadi penolakan terhadap pembangunan gedung pemerintah desa, karena merasa tidak membutuhkan fasilitas tersebut. Pemerintah daerah setempat berupaya mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan dengan melakukan dialog dan bertemu dengan para tokoh masyarakat adat. Solusi yang dilakukan dengan mengangkat beberapa tokoh adat menjadi petugas di kantor desa tersebut. Berdasarkan ilustrasi, tentukan alasan pentingnya dilakukan solusi atas kasus tersebut berdasarkan pernyataan berikut! Jawaban benar lebih dari satu.
Platform media sosial tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga dijadikan sebagai sarana menyuarakan aspirasi politik, membentuk opini publik, bahkan memengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan ilustrasi, dampak strategis tersebut terhadap eksistensi NKRI yaitu…
Gotong royong dilakukan oleh warga lintas suku dalam membersihkan lingkungan di wilayah perkotaan yang penduduknya berasal dari berbagai daerah. Kondisi masyarakat tersebut sesuai dengan penerapan dari Bhinneka Tunggal Ika. Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan di bawah ini terkait hal tersebut!
| Pernyataan | Kunci |
|---|---|
| Kegiatan gotong royong mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman. | Benar |
| Perilaku dalam ilustrasi aktualisasi nyata dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. | Benar |
| Kegiatan lintas suku tersebut mengontrol kepentingan masyarakat yang beragam. | Salah |
Pasca amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 telah dibentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tentukan Benar atau Salah untuk setiap pernyataan berikut terkait contoh penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi!
| Pernyataan | Kunci |
|---|---|
| Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. | Benar |
| Mengawasi aktivitas organisasi lembaga partai politik. | Salah |
| Memutuskan sengketa kewenangan organisasi masyarakat. | Salah |
Kerjakan tryout Pendidikan Pancasila paket 1 secara gratis, lengkap dengan skor dan pembahasan.
Coba Tryout Pendidikan Pancasila →